Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebelum membahas apa saja dan maksud dari setiap asas hukum acara perdata di Indonesia, yuk kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan Asas. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Lah, apa bedanya dengan hukum? Hampir sama sih, karena sama-sama menjadi acuan dalam bertindak, tapi berbeda karena kalau asas itu paten tidak bisa diubah-ubah, sedangkan hukum itu fleksibel yang dapat berubah menyesuaikan situasi dan kebutuhan zaman. Perubahan hukum tersebut termasuk hukum acara perdata haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan asas hukumnya. Begitulah kurang lebih penjelasan sederhana tentang perbedaan antara hukum dan asas. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa saja yang menjadi asas-asas hukum acara perdata di Indonesia:1)Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta, 2002, hal. 10-18

Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia
  1. Hakim Bersifat Menunggu
    Nemo judex sine actore, itu istilah untuk asas ini. Hakim hanya bersidang kalau ada perkara yang diajukan kepadanya. Kalau tidak ada maka tidak ada hakim. Artinya, hakim tidak boleh mencari-cari perkara seperti membujuk seseorang agar memasukkan perkaranya ke pengadilan. Jadi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan.
  2. Hakim Pasif
    Asas ini untuk membatasi hakim agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebatas yang diajukan oleh para pihak saja. Tidak boleh misalnya memberikan putusan yang isinya melebihi atau tidak diminta oleh para pihak. Tidak boleh menghalang-halangi para pihak jika ingin menyelesaikan perkaranya secara damai.
    Tapi dalam memimpin persidangan harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran. Misal harus menjelaskan prosedur yang harus atau mungkin bisa dilakukan jika para pihak tidak paham karena kebanyakan para pihak tidak mengerti hukum acara, kecuali yang menggunakan kuasa hukum. Itupun kadang ada saja kuasa hukum yang tidak menguasai hukum acara terutama yang baru.
  3. Terbukanya Persidangan
    Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Artinya siapapun boleh masuk ke ruang persidangan untuk menyaksikan, baik itu yang berkepentingan atau sekedar hanya menonton saja. Hal ini untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dalam mengadili. Oleh sebab itulah mengapa dalam setiap kali pembukaan sidang, ketua majelis hakim harus terlebih dahulu mengucapkan: “sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum“.
    Tapi begitu, ada juga beberapa jenis perkara yang persidangannya oleh hukum acara harus ditutup untuk umum untuk menjamin privasi atau pertimbangan lain yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pemeriksaan perkara perceraian, karena dalam pemeriksaan banyak rahasia keluarga yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi aib jika diketahui oleh orang lain.
  4. Mendengar Kedua Belah Pihak
    Audi et alteram partem, atau hakim harus bersikap adil dalam memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara (tidak boleh berat sebelah). Misal, pihak penggugat diberi kesempatan untuk memberikan keterangan secara panjang lebar, sementara pihak tergugat tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Bahkan dalam kode etik hakim, saya diajari agar ketika menyidangkan, kita juga tidak boleh terlalu lama memandang salah satu pihak saja. Misal karena pihak penggugat cantik, terus hakim simpatik dan memandang terlalu lama. Contoh lain, ketika ada pihak yang ingin bertemu dengan majelis hakim di luar sidang, maka hakim tidak boleh bertemu dengan salah satu pihak saja, melainkan pihak lawan juga harus dihadirkan.
  5. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan
    Asas ini tentu mudah untuk dipahami, yaitu hakim dalam membuat putusan harus disertai alasan berupa fakta hukum dan dasar hukum yang relevan dan akan lebih baik lagi jika tidak hanya menggunakan dasar hukum (yuridis) saja, melainkan juga mempertimbangkan dari segi aspek filosofis dan sosiologis.
    Saking pentingnya dasar hukum yang digunakan dalam putusan, jika para pihak menilai dasar hukum yang digunakan oleh hakim tidak tepat atau salah, maka ia bisa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.
  6. Beracara Dikenakan Biaya
    Pasal 4 ayat 2 UU nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa berperkara itu harus dikenakan biaya. Biayanya untuk apa saja? tentu untuk kepentingan proses perkara yang diajukan seperti biaya administrasi di kepaniteraan (bagian di pengadilan yang mengurus berkas perkara), pemanggilan para pihak untuk bersidang, materai untuk putusan dan lain sebagainya.
    Kalau begitu kasihan dong orang yang tidak mampu yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Tenang! di pengadilan sudah ada alokasi dana untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membayar beaya perkara yang disebut dengan istilah prodeo (berperkara secara cuma-cuma alias gratis).
  7. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan
    Dalam persidangan, para pihak tidak diharuskan mewakilkan kepada orang lain. Akan tetapi pasal 123 HIR dan 147 RBg memperbolehkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, baik itu kuasa hukum khusus, atau kuasa insidentil.

Demikianlah penjelasan tentang asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika kamu mempunyai bahan untuk didiskusikan, saya akan dengan senang hati menanggapinya di kolom komentar. Terima kasih.

References   [ + ]

1. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta, 2002, hal. 10-18

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *