Cara Pemanggilan Sidang bagi Pihak yang Berada di Luar Negeri

Para pihak yang berperkara di pengadilan tidak selamanya berdomisili di dalam negeri, tapi adakalanya juga berdomisili di luar negeri karena yang bersangkutan bekerja, melanjutkan studi atau karena memang warga negera lain. Dalam kondisi seperti ini, demi memenuhi asas audi et alteram partem, pihak yang berada di luar negeri tetap harus dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan. Panggilan atau pemberitahuan isi putusan (jika yang bersangkutan tidak hadir pada saat pembacaan putusan) inilah yang disebut dengan rogatory.

Pengertian Rogatory itu sendiri adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya.

Lalu bagaimana proses atau prosedur hukum acara pengiriman relaas atau surat panggilan sidang bagi para pihak yang berdomisili di luar negeri?

Dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung RI, bahwa sejak diterbitkannya Nota Kesepahaman antara  MA dan Kemlu  pada tanggal 20 Februari 2018 tentang Prosedur Baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri, maka pemanggilan dan pemberitahuan pihak yang berada di luar negeri harus mengacu pada surat Edaran Panitera Mahakamah Agung nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018.

Beberapa ketentuan dalam surat edaran tersebut di antaranya:

  1. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung.
  2. Surat permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat;
  3. Biaya penyampaian dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  4. Penyetoran biaya pengiriman melalui rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung pada menu VA Rogatori. Username dan password sama dengan yang digunakan untuk upload putusan.
  5. Pada menu VA Rogatori tersebut tersedia menu untuk menaksir biaya panjar.
  6. Bukti pengiriman biaya dikirimkan bersama surat pengantar yang ditujukan ke Panitera MA.
  7. Amplop pengiriman surat panggilan ke Panitera MA harus diberi nomor perjanjian kerjasama MA dan Kemenlu sebagai berikut:
    Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
    Nomor PKS.168/DIR-5/0718
  8. Info progres penyampaian surat panggilan atau pemberitahuan dapat dilihat http://rogatori.kemenlu.go.id

Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat Anda donwload di >> edaran-rogatori-dikompres.pdf (3 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *