Jenis-Jenis Eksekusi Perkara Perdata

Eksekusi merupakan pelaksanaan prestasi secara paksa terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan prestasi secara sukarela. Eksekusi itu sendiri bisa dilakukan dengan bantuan perangkat umum (pengadilan dengan bantuan instansi terkait), maupun dilakukan secara langsung oleh salah satu pihak berdasarkan perjanjian dan undang-undang.

Beberapa Jenis Eksekusi:

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi, antara lain: 1)Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet. kelima, hal. 240-241

  1. Eksekusi Putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR dan 208 Rbg.
  2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan seperti eksekusi untuk melakukan pembangunan rumah yang telah dijanjikan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan 259 Rbg. Jika pihak yang dibebani prestasi tersebut tetap tidak mau atau tidak dapat menjalankan perbuatan yang diminta, maka pihak yang dimenangkan atau pemohon eksekusi dapat meminta kepada hakim agar Termohon eksekusi menggantinya dengan uang yang senilai.
  3. Eksekuri riil, yaitu pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Eksekusi jenis ini tidak diatur dalam HIR/Rbg namun diatur dalam pasal 1033 Rv.
  4. Eksekuri Parate, yaitu eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur tanpa bantuan pengadilan untuk menjual barang-barang milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Landasan hukumnya adalah pasal 1155 dan 1175 ayat 2 BW.

Menurut Mochammad Djai’is, Eksekusi dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi: 2)Mochammad Dja’is, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 17

  1. Eksekusi putusan hakim.
  2. Eksekusi grosse akta notarial.
  3. Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, leasing)
  4. Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang, pajak, utang biaya masuk) maupun perjanjian (kredit macet bank pemerintah, piutang BUMN mupun BUMD)
  5. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan  sengketa (Lembaga arbitrase, Aternative Dispute Resolution (ADR), Mahkamah Pelayaran, pengadilan asing).

Dari beberapa jenis eksekusi di atas, maka dapat dipahami bahwa eksekusi dalam artian luas tidak hanya berupa pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah yang tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, namun eksekusi juga dapat dilakukan terhadap grosse surat utang notariil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian.

References   [ + ]

1. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet. kelima, hal. 240-241
2. Mochammad Dja’is, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *