Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Verstek

A. PENGERTIAN VERSTEK

Verstek adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.1)Yahya Harapap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal. 382 Kata “verstek” itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. 2)Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta, 2002, hal. 102

Menurut Sudikno, putusan verstek ini dijatuhkan jika tergugat tidak datang pada sidang pertama. Jika ia hadir dalam sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya, maka perkaranya diperiksa secara contradictoir.

Lalu untuk menentukan proses perkara secara verstek, apakah ketidakhadiran tergugat harus di sidang pertama? bagaimana jika pada sidang pertama tergugat memang tidak hadir, namun pada sidang berikutnya tergugat atau kuasanya pernah hadir walaupun hanya satu kali?

Mengenai hal tersebut, kita dapat berpedoman pada pasal 212 Rv yang menyatakan bahwa jika seseorang hadir pada sidang yang lalu kemudian tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan verstek. Selain itu, ada juga putusan MA No. 1936K/Pdt/1984 yang menilai putusan judex facti (tingkat pertama) telah keliru menjatuhkan putusan verstek karena seharusnya diputus secara contradictoir. Alasannya karena pada sidang ke-7, tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya.

Jadi kesimpulannya, suatu perkara dapat diperiksa secara verstek jika tergugat satu kalipun tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan jika tergugat pernah hadir walupun hanya satu kali, baik itu pada sidang pertama atau pada salah satu sidang berikutnya, maka perkara harus diperiksa dan diputus secara contradictoir.

Salah Satu Tergugat tidak Pernah Hadir

Bagaimana jika tergugat lebih dari satu, kemudian salah satunya tidak pernah hadir?

Dalam hal ini tidak dibenarkan jika menjatuhkan putusan secara contradictoir kepada tergugat yang hadir kemudian memberikan putusan secara verstek kepada yang tidak pernah hadir. Artinya, meskipun ada salah seorang tergugat yang tidak pernah hadir, maka putusan tetap harus dijatuhkan secara contradictoir baik kepada tergugat yang hadir maupun yang tidak pernah hadir.

B. DASAR HUKUM

Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 78 RV (Tergugat yang tidak hadir)

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

C. SYARAT ACARA VERSTEK
  1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
    Suatu perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek, jika tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Secara “sah” artinya pemanggilan telah dilakukan sebagaimana petunjuk pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR, dan dikatakan patut, jika jarak tanggal relaas (surat panggilan sidang) disampaikan tidak kurang dari tiga hari menjelang sidang. Mengenai tata cara pemanggilan selengkapnya, akan saya bahas pada artikel selanjutnya.
  2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
    Contoh alasan yang sah adalah jika tergugat sedang menjalankan tugas dari atasannya di luar kota, lalu isteri atau atasan tergugat memberitahukan secara tertulis. Bahkan jika ia tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah pun alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang sah karena tergugat tidak berada di tempat sehingga kesulitan untuk menunjuk kuasa hukum.
  3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi
    Jika tergugat tidak mengirimkan eksepsi relatif atau pun absolut, maka majelis hakim tidak boleh langsung memeriksa dan memutus secara verstek, tapi harus diperiksa eksepsi tersebut untuk menentukan apakah eksepsinya dapat dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dihentikan dengan menyatakan bahwa hakim tidak berwenang untuk mengadili atau gugatan tidak dapat diterima. Namun jika eksepsi ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan secara verstek.
C. PUTUSAN VERSTEK

Setelah dilakukan pemeriksaan perkara secara verstek seperti yang sudah disebutkan di atas, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa putusan verstek yang mengabulkan, menolak, meng-N.O gugatan penggugat. Pasal 125 ayat 1 HIR menentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:3)Retnowulan Sutianto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 26

  1. Tergugat atau semua tergugat (dalam hal tergugat lebih dari 1 orang) tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan.
  2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
  3. Ia atau mereka telah dipanggil secara sah dan patut.
  4. Petitum tidak melawan hak.
  5. Petitum beralasan.

Jadi jika Anda adalah hakim yang akan memutuskan sebuah perkara secara verstek, maka pastikan Anda sudah mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah digariskan oleh pasal 125 ayat 1 HIR tersebut di atas. Apabila syarat 1, 2 dan 3 telah terpenuhi akan tetapi petitumnya tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus secara verstek, gugatan harus ditolak.

Berbeda jika syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi akan tetapi ditemukan fakta persidangan bahwa terdapat kesalahan atau cacat formil gugatan, seperti kuasa hukum yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) atau N.O.

D. UPAYA HUKUM

Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan verstek adalah verzet sebagaimana diatur dalam pasal 129 HIR dan pasal 153 RB.g. Mengenai hal ini, akan saya bahas pada tulisan berikutnya.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Verstek yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bisa didiskusikan, saya akan dengan senang hati menanggapinya melalui kolom komentar.

References   [ + ]

1. Yahya Harapap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal. 382
2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty: Yogyakarta, 2002, hal. 102
3. Retnowulan Sutianto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *