Pengertian dan Syarat Eksekusi dalam Perkara Perdata

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah putusan perkara perdata yang mengandung sengketa, selalu ada pihak yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Konsekuensi bagi pihak yang dikalahkan adalah ia harus menjalankan isi putusan dengan memberikan hak sebagaimana tercantum dalam amar putusan kepada pihak yang dimenangkan. Terkadang pihak yang kalah mau menjalankan isi putusan dengan sukarela (in natura), namun tidak sedikit juga yang bersikeras mengingkari isi putusan dan menolak untuk menjalankannya secara sukarela.

Jika kondisi yang kedua yang terjadi, maka pihak yang menang dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan dimana perkaranya diadili untuk dilakukan Eksekusi dengan terlebih dahulu dilakukan sidang peringatan (aanmaning) kepada pihak yang dikalahkan (Termohon eksekusi).

B. DEFINISI EKSEKUSI

Eksekusi dalam terminologi bahasa Indonesia berarti “pelaksanaan suatu putusan”. Kata eksekusi dalam HIR dan R.Bg. diartikan sebagai “tindakan menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen).

Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (vrijwillig, voluntary). 1)M. Yahya Harahap, Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 6

Maksud kekuatan umum di atas adalah kekuatan dari instansi lain seperti kepolisian, kelurahan, jawatan lelang, dan sebagainya. Penggunaan kekuatan umum disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya bantuan dari pihak kepolisian jika sekiranya eksekusi yang akan dilakukan berpotensi mendapat adangan yang berat dan berisiko dari pihak tereksekusi, atau jawatan lelang jika eksekusinya berupa pembayaran sejumlah uang (melalui pelelangan umum).

Jadi jika kita simpulkan sendiri, maka eksekusi adalah upaya pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) secara paksa oleh pengadilan dan instansi terkait karena pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan dengan sukarela (in natura) meskipun telah dilakukan peringatan (aanmaning).

C. SYARAT EKSEKUSI

  1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.
    Putusan yang memuat objek sengketa yang akan dieksekusi harus sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, jika putusan tersebut sedang dalam upaya hukum oleh pihak yang dikalahkan, maka eksekusi belum dapat dilaksanakan kecuali jika putusan tersebut bersifat Uitvoerbaar Bij Voorraad.
  2. Putusan bersifat condemnatoir.
    Eksekusi yang akan dilakukan harus didasarkan pada amar putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan. Seperti “menghukum Tergugat untuk menyerahkan…dst”. Jika putusan sudah terlanjur diputuskan dan tidak dapatkan dieksekusi karena tidak terdapat amar yang bersifat menghukum, maka pemohon eksekusi dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan penambahan amar kepada pengadilan;
  3. Tidak ada perlawanan dari pihak ketiga.
    Jika pada saat akan dilakukan eksekusi terdapat perlawanan dari pihak ketiga yang merasa menguasai atau memiliki objek sengketa tersebut, maka eksekusi harus ditunda menunggu hasil pemeriksaan perlawanan tersebut. Jika perlawanan tersebut dikabulkan, maka eksekusi tidak dapat dilakukan, sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak, maka eksekusi dapat dilakukan.
  4. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
    Prinsip dasar dari dilakukannya eksekusi adalah karena pihak yang dikalahkan (termohon eksekusi) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Oleh karenannya, jika setelah sidang aanmaning termohon eksekusi telah menjalankan isi putusan, maka tidak perlu lagi dilakukan eksekusi.

References   [ + ]

1. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *