Pengertian, Fungsi serta Dasar Hukum Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian

Surat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di Pengadilan. Syarat sahnya surat kuasa insidentil di antaranya adalah:

  • Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara.
  • Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Pengertian ”derajat ketiga” mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.
  • Tidak menerima imbalan jasa atau upah.
  • Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain.
  • Hanya berlaku untuk beracara di Pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk.
B. DASAR HUKUM KUASA INSIDENTIL

Sebenarnya baik dalam HIR, RBg, Rv maupun KUHPerdata, istilah Kuasa Insidentil tidak dikenal sebagai salah satu jenis pemberian kuasa. Surat kuasa insidentil diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan adalah:1)Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008

  • Advokat
  • Jaksa dengan kuasa Khusus mewakili negara atau pemerintah
  • Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI
  • Direksi atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum
  • Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
C. Prosedur Pembuatan Surat Kuasa Insidentil

Boleh dibilang bahwa surat kuasa insidentil ini hampir sama dengan surat kuasa Istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Bedanya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan.

Dengan demikian, jika melihat dari uraian di atas, maka prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah sebagai berikut:

  • Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;
  • Lalu setelah sampai melapor kepada petugas pengadilan agar diizinkan menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil.
  • Jika diizinkan, maka ketua pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa;
  • Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa dan bagaimana prosedur pembuatan surat kuasa insidentil. Anda dapat melihat contoh suratnya di sini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai artikel ini, mohon share dengan memberikan like, twit atau meninggalkan komentar di bawa ini. Terima kasih.

References   [ + ]

1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008

4 Comments

  1. Terima kasih telah membantu saya dalam memahami surat kuasa insidentil ini, namun saya masih mempunyai pertanyaan yang membuat saya bingung, pertanyaan saya adalah :
    1. Apakah surat insidentil ini berlaku dalam perkara perdata? (Wan prestasi/ PMH)
    2. Jika ia, bagaimana jika pihak tergugat menyatakan keberatan dan mempermasalahkan surat kuasa insidentil tersebut dan meminta majelis hakim untuk melarang pihak keluarga mewakili penggugat? Apakah ini berpotensi dikabulkan?
    3. Apakah setiap sesi beracara di pengadilan perlu membuat surat kuasa insidentil yang baru? Atau surat kuasa insidentil tersebut berlaku hingga putusan hakim?
    4. Bagaimana jika ketua pengadilan tidak menyetujui untuk menandatangani surat kuasa insidentil yang dimohonkan? Apakah ada upaya hukum lain yang bisa mewakili keluarga untuk beracara di pengadilan?

    Terima kasih

    John
    1. Hallo pak John,
      1. Surat kuasa insidentil ini memang dibuat untuk mewakili keluarga untuk hadir di persidangan dalam perkara perdata termasuk wanprestasi dan PMH.
      2. Jika surat kuasanya telah dibuat sesuai aturan, maka majelis hakim tidak bisa membatalkan meskipun pihak lawan keberatan.
      3. Tidak perlu pak, yang penting dalam surat kuasanya disebutkan secara detail tindakan hukum dalam persidangan apa saja yang akan diwakili.
      4. Tergantung dari apa alasan penolakannya pak.. kalau karena tidak memenuhi syarat formil seperti yg saya jelaskan di dlm artikel ya memang tidak ada upaya hukum.

      RahmatFarros

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *