Pengertian Hukum Acara Perdata

Halo penggemar kajian hukum Indonesia! ini merupakan materi pertama yang saya tulis di blog sederhana ini. Mengawali kajian hukum perdata di Indonesia, kita akan membahas tentang apa itu hukum acara perdata.

Pengertian Hukum Acara Perdata

Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia mendefinisikan hukum acara perdata sebagai berikut:1)Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 3

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Retnowulan Sutantio menyebut dalam bukunya bahwa hukum acara perdata adalah:2)Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal.1

Kumpulan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Ada juga sebagian yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim pengadilan dan bagaimana pula hakim pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materiil yang menjadi wewenang pengadilan. Namun menurut hemat saya, pengertian yang terakhir ini membatasi cakupan hukum acara perdata pada lingkup beracara di pengadilan saja, padahal hukum acara perdata juga mencakup hubungan hukum antar subjek hukum di luar pengadilan. Seperti mengadakan akad jual beli dengan menggunakan jasa notaris atau akad kontrak kerja di bawah tangan dan lain sebagainya. Bahkan meskipun telah terjadi perselisihan dan diselesaikan melalui jalur mediasi di luar pengadilan, itu juga masih dalam lingkup hukum acara perdata.

Jadi yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah aturan hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dalam praktik. Oleh karena itu, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar sedangkan pelanggar tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, maka ia tidak boleh menyelesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting), tapi harus menggunakan cara-cara yang sudah diatur dalam hukum acara perdata terlebih dahulu, dan jika setelah prosedur tersebut dilakukan tidak juga menyelesaikan sengketa, baru ia bisa menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.

Contoh kecil praktik hukum acara di luar pengadilan adalah ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan pembayaran cicilan kendaraan bermotor kepada pihak leasing setelah jatuh tempo. Hukum acara perdata mengatur bahwa untuk bisa dikatakan wanprestasi, selain ketentuan lainnya, maka pihak leasing juga harus sudah mengirimkan somasi (teguran).

Konklusi

Hukum acara perdata mengandung pengertian:

  • Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil.
  • Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian hukum acara perdata yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bisa didiskusikan, saya akan dengan senang hati menanggapinya melalui kolom komentar.

References   [ + ]

1. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 3
2. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *