Perlukah Penuangan Kewenangan Mengadili dalam Putusan?

Sebuah pengadilan diberikan wewenang yang terbatas dalam mengadili perkara. Kewenangan itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mutlak yang diberikan kepada salah satu peradilan dalam mengadili jenis perkara tertentu. Kewenangan ini muncul karena kekuasaan peradilan di Indonesia pada tingkat pertama dijalankan oleh 4 badan peradilan yang dibagi berdasarkan jenis perkara yang sudah ditetapkan jenis perkaranya untuk masing-masing badan peradilan tersebut. Sedangkan kewenangan relative merupakan kewenangan yang diberikan kepada sebuah pengadilan untuk mengadili sebuah perkara berdasarkan kekuasaan wilayah atau peta yuridiksinya.

Dalam praktik penyusunan putusan, penuangan pertimbangan kedua jenis kewenangan ini sering menjadi perdebatan dan menimbulkan dua kelompok pendapat.

  1. Kelompok pertama berpendapat bahwa selama tidak ada eksepsi terhadap kewenangan majelis hakim dalam mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya.
  2. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa ada ataupun tidaknya eksepsi atas kewenangan majelis hakim dalam mengadili, pertimbangan kewenangan absolut dan relative tetap harus dipertimbangkan karena menurut mereka, pertimbangan tersebut merupakan alas atau dasar bahwa majelis hakim berwenang untuk mengadili, jadi harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah mereka berwenang atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut.

Beda pendapat di atas bagi beberapa orang mungkin dianggap suatu hal yang tidak prinsip dan tidak perlu dipermasalahkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menuangkannya atau tidak mengikuti apa yang menjadi pendapatnya, namun bagi saya secara teknis hal ini yang justru sering kali membingungkan karena setiap kali ada pengawasan dari hakim pengawas tingkat banding, hampir selalu menjadi temuan. Ketika kita mempertimbangkan kewenangan, pengawas menganggap bahwa itu tidak perlu. Pun sebaliknya jika kita tidak menuangkannya, pengawas menganggap bahwa kewenangan harus dipertimbangkan karena itulah yang menjadi dasar dalam mengadili. Sehingga penuangan kewenangan ini selalu berubah-ubah mengikuti selera pengawas yang datang.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada salah satu pendapat, penyeragaman format putusan dalam hal perlu atau tidaknya penuangan kewenangan majelis hakim dalam mengadili ketika eksepsi tidak diajukan menurut hemat penulis perlu untuk ditegaskan, sehingga tidak perlu lagi menjadi temuan yang tidak berkesudahan. Penulis sendiri dalam hal ini cenderung untuk menggunakan pendapat kedua. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran penulis:

  1. Menegaskan Hak atau Kewenangan Majelis
    Pola pikir sederhananya adalah bahwa jika alas hukum para pihak dalam berperkara (legal standing) yang menegaskan bahwa para pihak memiliki hubungan hukum atau berhak menjadi pihak dalam perkara yang sedang diajukan harus dibuktikan meskipun tidak ada eksepsi selalu dipertimbangkan dalam setiap putusan, maka seharusnya majelis hakim pun harus menjelaskan alas hukumnya dalam mengadili perkara yang sedang diajukan kepadanya meskipun tidak ada eksepsi baik secara langsung ataupun melalui surat.
  2. Memberikan Edukasi kepada Masyarakat
    Masyarakat pencari keadilan tidak selalu memiliki background atau setidaknya melek hukum. Bahkan rata-rata mereka adalah orang yang tidak terlalu paham hukum terutama dalam hal beracara di pengadilan termasuk dalam hal kompetensi mengadili. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu harus mengajukan perkaranya ke pengadilan apa dan di wilayah mana. Setidaknya saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan yang sama berulang-ulang di kolom komentar meskipun sudah saya jelaskan dalam artikel yang saya tulis di blog carapedi saya. Oleh karena itulah, penulis sangat merekomendasikan jika kewenangan mengadili dituangkan dalam pertimbangan hukum agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas kemana harus mengajukan perkaranya karena kebanyakan masyarakat akan bertanya terlebih dahulu kepada orang yang pernah berperkara yang sama dengan perkara yang akan diajukannya termasuk dalam hal kompetensi mengadili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *