Perma Nomor 05 Tahun 2019 Pdf dan Penjelasannya

Perma Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Perma ini merupakan aturan teknis tentang tata cara mengadili perkara Dispensasi Kawin sebagai bentuk tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana yang menjadi poin pentingnya adalah perubahan batasan umur minimal pernikahan bagi calon mempelai perempuan yang sebelumnya adalah 16 tahun menjadi 19 tahun atau disetarakan dengan batas minimal usia menikah bagi laki-laki.

Ada perubahan mendasar yang termuat dalam Perma nomor 05 tahun 2019 jika dibandingkan aturan sebelumnya tentang prosedur mengadili perkara Dispensasi Kawin (vide. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), di antaranya adalah:

  1. Pihak yang mengajukan.
    Jika sebelumnya perkara Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh calon mempelai laki/wanita yang akan dimintakan dispensasi dan/atau kedua orang tuanya, maka dalam Perma tersebut perkara Dispensasi Kawin harus diajukan oleh:

    • Kedua orang tua atau
    • Dalam hal orang tua telah bercerai maka salah satu orang tua yang telah diberi kuasa Asuh berdasar putusan Pengadilan atau
    • Salah satu orang tua jika pihak yang lain tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia, atau
    • Wali anak dalam hal kedua orang tua sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, atau
    • Kuasa orang tua atau wali anak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa jika yang bersangkutan berhalangan.
  2. Tempat Mengajukan.
    Sebelum Perma ini diterbitkan, perkara Dispensasi Kawin harus diajukan di domisili atau tempat tinggal calon mempelai yang dimintakan dispensasi, namun sekarang harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal kedua atau salah satu orang tua/wali.
  3. Prosedur Persidangan.
    Satu hal yang sangat membedakan dengan aturan sebelumnya dalam menyidangkan perkara Dispensasi Kawin adalah adanya persidangan dengan hakim tunggal untuk memeriksa calon mempelai tanpa menggunakan atribut persidangan, yaitu toga dan dasi dengan tujuan dapat menggali secara lebih dalam apakah rencana pernikahan ini atas dasar keinginannya sendiri atau ada paksaan dari pihak luar.

Selain beberapa perubahan prosedur mengadili tersebut di atas, silahkan baca selengkapnya pada dokumen Perma Nomor 05 tahun 2019 yang bisa Anda download di bawah ini.

PERMA_05_2019.pdf (15 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *