Prosedur dan Waktu Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Pada artikel sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian, tujuan dan syarat mengajukan gugatan rekonvensi. Salah satu syarat diterimanya gugatan rekonvensi itu sendiri adalah harus diajukan pada saat jawaban, baik itu dalam bentuk jawaban tertulis maupun lisan. Artinya boleh saja mengajukan gugatan balik kepada Penggugat secara lisan di depan persidangan pada saat menyampaikan Jawaban.

Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum tentang batasan Jawaban, apakah yang dimaksud dengan “jawaban” hanyalah terbatas pada jawaban pertama ataukah bisa juga diajukan sampai pada tahapan duplik?

  1. Pendapat Harus pada Saat Jawaban.
    Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama pada saat jawaban, sehingga gugatan balik/rekonvensi yang diajukan pada tahapan duplik harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab bila diperbolehkan gugatan diajukan bukan pada jawaban pertama, maka penyelesaian perkara bisa berlarut-larut dan merugikan penggugat.1)Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung:Mandar Maju, hal. 114
    Pendirian ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung nomor: 346 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena gugatan rekonvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua (duplik), maka gugatan tersebut adalah terlambat.
  2. Pendapat bisa diajukan hingga Tahap Duplik.
    M. Yahya Harahap menanggapi pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa pendapat itu terlalu formalistik, kurang sejalan dengan jiwa dan semangat asas peradilan sederhana sebagaimana yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman (terakhir diubah dengan UU nomor 4 tahun 2004). Selain itu juga kurang sejalan dengan tujuan pelembagaan gugatan rekonvensi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat kumulatif atas dua sengketa yang saling berkaitan, agar putusan terhindar dari saling pertentangan.2)M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Jakarta: Pustaka Karini, 1993, hal.156
    Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tergugat diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi dalam duplik oleh karena pasal 132 HIR/158 RBg menyebut jawabatan tergugat begitu saja, dan duplik adalah bagian dari jawaban itu.3)Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1978, hal. 80
    Putusan Mahkamah Agung nomor 239 K/Sip/1968 yang sejalan dengan pendapat ini dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsungnya jawab menjawab karena pasal 132 HIR/158 RBg hanya disebutkan jawaban saja dan duplikpun merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama.

Dalam hal ini penulis sendiri lebih cenderung pada pendapat kedua yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan hingga pada tahapan duplik. Beberapa alasan selain yang sudah disampaikan oleh para pakar hukum di atas adalah:

  • Karena lebih mengakomodir asas peradilan cepat dan sederhana. Artinya, jika dikatakan bahwa gugatan balik yang diajukan pada tahapan duplik mengulur-ulur penyelesaian perkara dan mengakibatkan kerugian pada penggugat, maka sebenarnya penolakan atas gugatan balik pada tahapan duplik karena alasan terlambat justru akan semakin menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak jika tergugat kemudian hari mengajukan gugatan balik tersebut dalam gugatan secara tersendiri dengan nomor perkara baru sehingga mengharuskan adanya proses penyelesaian perkara secara lebih komplek lagi karena harus memulai tahapan persidangan dari awal lagi.
  • Selain itu, dalam praktik tidak jarang tergugat baru kepikiran untuk mengajukan gugatan balik setelah mendapatkan replik dari pihak penggugat terutama jika proses jawab jinawabnya dilakukan secara lisan yang penyusunan jawabannya dilakukan secara spontan di hadapan persidangan.

Demikianlah ulasan singkat tentang prosedur terkait waktu pengajuan gugatan rekonvensi. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih jika ada yang berkenan memberikan komentar pada kolom di bawah ini sebagai bahan diskusi bagi yang lainnya. Terima kasih.

References   [ + ]

1. Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung:Mandar Maju, hal. 114
2. M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Jakarta: Pustaka Karini, 1993, hal.156
3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1978, hal. 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *