SEMA Nomor 02 Tahun 2019 Pdf dan Penjelasannya

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

  1. Hukum Keluarga
    • Nafkah lampau (madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
      Penjelasan:
      Rumusan ini berbeda atau boleh dikatakan bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 yang sering dijadikan sebagai yurisprudensi oleh sebagian besar hakim Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya tidak dapat dituntut karena bersifat lil intifa’ dan bukan litamlik. Dengan diterbitkannya SEMA ini, maka ibu atau orang yang mengasuh dan menanggung kebutuhan anak selama ini dapat menggugat nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya.
    • Dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:
      “… yang dibayar sebelum Tergugat (baca juga Pemohon in case cerai talak) mengambil akta cerai”
      dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
      Penjelasan:
      Terkait hal ini, SEMA sebelumnya, yaitu nomor 1 tahun 2017 menentukan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “….. dibayar sebelum ikrar talak”. Namun hal tersebut hanya untuk perkara Cerai Talak dan tidak dalam Cerai Gugat yang nota bene tidak diperlukan adanya ikrar dari suami. Dengan adanya SEMA ini, dalam perkara Cerai Gugat dimana Tergugat dibebani kewajiban akibat perceraian, hak bekas istri dapat terlindungi.
    • Dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.
      Penjelasan:
      Sebelum adanya SEMA terbaru ini, pembagian hak sepertiga gaji PNS kepada bekas istrinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan adanya ketentuan dalam SEMA ini, justru terjadi ketidak jelasan (absurd) kompetensi antara PA dengan PTUN karena meskipun amarnya hanya bersifat constitutif, namun untuk bisa dieksekusi jika terjadi sengketa pembagian sepertiga gaji PNS tetap harus digugat melalui PTUN melalui amar condemnatoir-nya.
  2. Hukum Ekonomi Syariah
    • Gugatan Pembatalan akad oleh debitur yang bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, namun jika sudah digunakan pembatalan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan debitur harus mengembalikan pokok pinjaman beserta margin atau keuntungan sampai dengan akad tersebut dibatalkan.

Demikianlah Outline atau gambaran secara garis besar mengenai isi dari SEMA terbaru No 2 tahun 2019 tentang pemberlakukan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Materi dari hasil Rapat Kamar yang lain silahkan download selengkapnya di bawah ini:

SEMA_02_2019.pdf (14 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *