Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Pendahuluan

Pada tulisan sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu hukum acara perdata. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan lebih lanjut jenis-jenis peraturan yang dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia. Kok jenis-jenis? berarti banyak? betul sekali. Sumber hukum acara perdata di Indonesia memang banyak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya:

  • Dahulu pada masa kolonial Belanda, dalam ranah hukum, ada perlakuan yang berbeda untuk orang Jawa Madura dengan orang di luar Jawa Madura. Kalau di Jawa pedomannya menggunakan HIR, sedangkan kalau di luar Jawa pakai RBg.
  • Di Indonesia ini menggunakan empat sistem peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Dari keempat sistem peradilan tersebut, hanya peradilan militer yang khusus menangani kasus pidana saja, sedangkan 3 lainnya menangani kasus perdata. Nah, tiga peradilan tersebut semuanya menggunakan HIR dan RBg, tapi ada juga aturan khusus yang hanya berlaku di satu peradilan saja. Misalnya, di Pengadilan Agama mengenal sumber hukum acara perdata berupa al-Qur’an dan Hadis, sedangkan di peradilan lainnya tidak.
    Jadi sebenarnya kalau kita diminta untuk menyebutkan sumber hukum acara perdata di Indonesia, maka kita harus tanya balik dulu ke penanya, sumber hukum acara perdata di peradilan apa?

Lalu apa saja yang menjadi sumber hukum acara perdata yang umum yang digunakan oleh semua badan peradilan yang menangani kasus perdata? Berikut adalah daftar sumber hukum acara perdata di Indonesia selengkapnya:

Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia
  1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) reglement tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputra dan bangsa timur di tengah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari Reglement Bumiputra/Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44.
  2. RBg (reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura) reglement tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura dengan Staatsblad 1927 Nomor 227.
  3. Rv (reglement op de rechtsvordering) reglement tentang hukum acara perdata dengan Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63.
  4. RO ( reglement of de rechterlijke organisatie  in het beleid der justitie in Indonesia / reglement tentang organisasi Kehakiman dengan Staatblad 1847 NOmor 23).
  5. Ordonansi dengan Staatblad 1867 Nomor 29 tanggal 14 Maret 1867 tentang kekuatan bukti, surat-surat di bawah Tangan yang diperbuat oleh orang Bangsa Bumi Putra atau oleh yang disamakan dengan dia.
  6. BW (burgerlijk wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) yang dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berlaku bagi mereka yang termasuk golongan Eropa, Tiong Hoa, dengan beberapa pengecualiaannya yang dimuat dalam LN No. 129 Tahun 1917 dan golongan Timur Asing lain dari Tiong Hoa dan beberapa pengecualiaannya dan penjelasan sabagaimana dimuat dalam LN Nomor. 556 Tahun 1924).
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) buku ke satu LN RI Nomor 276 yang diberlakukan mulai tanggal 17 Juli 1938 dan buku ke dua LN Nomor 49 Tahun 1933.
  8. UU No. 20 Tahun 1947 tentang ketentuan Banding (Peradilan Ulangan) untuk daerah Jawa dan Madura yang di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1947 oleh Presiden RI Ir. Soekarno.
  9. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.
  10. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)
  11. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009.
  12. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. LN No. 20 Tahun 1986 tanggal 8 Maret 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. LN No 34 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004.
  13. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN No. 73 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 yang dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN No. 9 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004.
  14. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan   Kewajiban Utang. LN No. 131 Tahun 2004 tanggal 18 November 2004.
  15. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  16. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  17. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 77 Tahun 1986 yang di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN No. 35 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004.
  18. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 98 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003.
  19. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  20. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung.
  21. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan.
  22. SEMA Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad), SEMA Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam Menangani Perkara.
  23. Yurisprudensi. Mengenai apa itu yurisprudensi, nanti akan saya jelaskan pada artikel berikutnya.

Demikianlah penjelasan tentang sumber hukum acara perdata di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika kamu memiliki bahan untuk didiskusikan, saya akan dengan senang hati menanggapinya di kolom komentar. Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *