Syarat dan Format Surat Gugatan Perdata

Pada pasal 118 HIR (Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya) dan pasal 120 HIR tidak menetapkan secara tegas syarat formil surat gugatan. Namun dalam perkembangannya, ada semacam tuntutan untuk memformulasikan surat gugatan agar lebih jelas baik itu yang berasal dari putusan-putusan judex yuris (tingkat kasasi/PK) maupun para ahli hukum.

Berikut ini adalah susunan isi surat gugatan perdata yang umum digunakan. Ada yang bersifat imperatif (wajib ada) ada juga yang kalaupun tidak ada maka tidak menyebabkan surat gugatan cacat formil:1)Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 53-56

  1. Diajukan kepada Ketua Pengadilan.
    Surat gugatan perdata harus ditujukan kepada ketua pengadilan yang sesuai dengan kompetensi absolut (yang berwenang mengadili jenis perkara yang diajukan) dan kompetensi relatif (yang berwenang mengadili secara wilayah yurisdiksi pengadilan).
  2. Diberi Tanggal.
    Sebenarnya pencatuman tanggal surat gugatan tidak diatur dalam undang-undang. Namun untuk menjaga kepastian hukum dan menjaga hal-hal yang mungkin bisa timbul sebagai akibat tidak dicantumkannya tanggal gugatan, maka jika majelis hakim mendapati ada surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, maka sebaiknya penggugat disarankan untuk menambahkan tanggal. Penambahan tanggal tidak perlu persetujuan pihak lawan karena bukan merupakan materi gugatan.
  3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya.
    Syarat ini telah secara tegas dijelaskan tercantum dalam pasal 118 HIR.
  4. Identitas Para Pihak.
    Penyebutan identitas para pihak merupakan syarat formil sahnya surat gugatan. Salah menuliskan identitas para pihak yang dapat mengakibatkan salah orang, maka dapat menjadikan surat gugatan cacat formil. Tujuan pencantuman identitas dalam perkara perdata adalah untuk kepentingan menyampaikan panggilan dan pemberitahuan. Jadi minimal harus mencantumkan nama lengkap dan alamat jelasnya. Sedangkan identitas lain seperti pekerjaan, umur, agama dan lain sebagainya tidak wajib untuk disebutkan.
  5. Fundamentum Petendi/Posita.
    Fundamentum petendi atau yang dikenal juga dengan posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang menjelaskan peristiwa dan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sehingga dapat dimengerti secara hukum mengapa penggugat berhak menuntut tergugat.
    Contoh, penggugat sebagai karyawan menuntut pembayaran gaji kepada tergugat selaku pemilik perusahaan, maka dalam posita dijelaskan:

    • bahwa penggugat adalah karyawan sah pada perusahaan milik tergugat (hubungan hukum antara penggugat dan tergugat)
    • bahwa penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai karyawan dengan baik (peristiwa)
    • bahwa tergugat enggan membayar gaji yang seharusnya diberikan kepada tergugat selama 5 bulan (peristiwa), dst…
  6. Petitum/Petita/Conclusum.
    Syarat terpenting dalam sebuah surat gugatan agar dapat diterima dan diperiksa perkaranya adalah adanya petitum atau tuntutan penggugat yang jelas yang akan dibebankan kepada pihak lawan atau tergugat. Jadi apa yang ingin diminta oleh penggugat kepada majelis hakim itu dituangkan dalam petitum. Pada konteks contoh wanprestasi di atas, maka yang menjadi petitum adalah:

    • menghukum tergugat untuk membayar gaji yang telah menjadi hak penggugat sebesar sekian rupiah.

Demikian dan sekian..

References   [ + ]

1. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 53-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *